Tim Inspeksi Kementerian Transportasi Jepang Sambangi Kantor Honda Terkait Dugaan Pelanggaran Uji Keselamatan
- admin
- 0
littlecellist.com – Sebuah tim dari Kementerian Transportasi Jepang telah melakukan kunjungan inspeksi ke kantor pusat Honda Motor di Tokyo pada hari Senin (10/6), terkait dengan dugaan pelanggaran dalam uji keselamatan kendaraan. Tim ini, yang terdiri dari lima pejabat, bertujuan untuk menyelidiki kasus tersebut secara mendalam.
Menurut laporan dari Japan News, ditemukan bahwa Honda diduga melanggar prosedur uji pada 22 model kendaraan, termasuk model populer seperti Fit dan N-Box yang telah diproduksi sejak tahun 2007 hingga 2022. Pelanggaran tersebut mencakup manipulasi data kebisingan dan output mesin, dengan total penjualan mencapai 3,25 juta unit.
NHK World melaporkan bahwa Kementerian Transportasi Jepang berencana untuk menginvestigasi lebih lanjut data uji kendaraan yang digunakan Honda untuk memperoleh sertifikasi keselamatan dan jalan, serta kebijakan manajemen internal perusahaan.
Honda bukanlah produsen kendaraan pertama yang diinvestigasi terkait dengan pelanggaran ini. Sebelumnya, kementerian juga telah melakukan inspeksi serupa pada tiga produsen lain, yaitu Toyota, Suzuki, dan Yamaha, serta Mazda yang kantor pusatnya di Fuchi, Prefektur Hiroshima. Mazda ditemukan melanggar uji tabrak dan data output mesin pada lima modelnya, termasuk Roadster RF dan Mazda2 yang masih diproduksi saat ini, seperti dilaporkan oleh Kyodo News.
Secara keseluruhan, terdapat 38 model dari lima perusahaan yang terlibat dalam skandal ini. Skandal ini terungkap setelah Kementerian Transportasi melakukan penyelidikan intensif terhadap 85 produsen mobil dan pemasok suku cadang, menyusul skandal serupa yang melibatkan Daihatsu.
Dalam sebuah konferensi pers, Chairman Toyota, Akio Toyoda, mengungkapkan keinginannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperbarui sistem sertifikasi kendaraan agar lebih sesuai dengan metode pengembangan kendaraan modern.
Sebagai respons, Kementerian Transportasi Jepang menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan revisi peraturan setelah meninjau hasil inspeksi yang dilakukan.