Dugaan Permintaan Israel kepada Otoritas Palestina untuk Mengoperasikan Penyeberangan Rafah
littlecellist.com – Laporan Axios mengungkapkan dugaan bahwa Israel secara rahasia meminta Otoritas Palestina (PA) untuk mengoperasikan penyeberangan Rafah di Jalur Gaza. Empat sumber dari pejabat senior Israel, Amerika Serikat, dan Otoritas Palestina memberikan keterangan tentang permintaan ini.
Permintaan tersebut didorong oleh ancaman Mesir untuk memblokir pengiriman bantuan jika pasukan Israel melanjutkan serangan terhadap Rafah, seperti dikutip dari Jerusalem Post. Mesir telah menghentikan bantuan melalui penyeberangan Kerem Shalom dan berkomitmen untuk menunda bantuan hingga pasukan Israel meninggalkan Rafah.
Menteri Keamanan Israel, Yoav Gallant, telah menghubungi Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, untuk membahas situasi tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, Gallant menyatakan kesediaan Israel untuk mempertimbangkan berbagai solusi untuk penyeberangan Rafah, dengan syarat Hamas tidak terlibat.
Pemerintah Israel juga sedang berusaha mendorong kepemimpinan Palestina yang independen dari Hamas untuk terlibat dalam pengelolaan penyeberangan tersebut. Akan tetapi, syarat untuk mengambil alih penyeberangan harus dilakukan dengan seksama dan harus diidentifikasi sebagai komite bantuan lokal, bukan sebagai ekstensi dari PA.
Jika permintaan ini benar dan dipenuhi, maka hal ini akan menjadi undangan pertama Israel kepada Otoritas Palestina untuk berpartisipasi atau memfasilitasi isu-isu yang terkait dengan konflik.
Namun, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan merasa marah atas permintaan Israel. Dia menegaskan bahwa Otoritas Palestina tidak akan menyetujui tindakan rahasia yang diinginkan Israel. Selain itu, pejabat kepresidenan Palestina juga menuntut agar Israel melepaskan pendapatan pajak yang selama ini ditahan oleh Menteri Keuangan Israel, Bazael Smotrich.
Permintaan rahasia Israel muncul pada saat mereka melakukan serangan besar-besaran terhadap Rafah di Jalur Gaza. Serangan ini terjadi dalam konteks agresi Israel yang telah berlangsung sejak Oktober 2023, yang telah mengakibatkan hampir 35.000 korban jiwa di Palestina.
