Penyesuaian Kebijakan Tenaga Kesehatan Non-ASN di Manggarai: Antara Aspirasi dan Realitas Anggaran
littlecellist.com – Dalam sebuah pernyataan terbaru, Bupati Manggarai, NTT, Herybertus Geradus Laju Nabit, mengklarifikasi situasi terkait dengan pemecatan 249 tenaga kesehatan non-ASN. Keputusan untuk tidak memperbarui Surat Perintah Kerja (SPK) mereka di tahun 2024 disebabkan oleh rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut.
Alasan di Balik Non-Perpanjangan SPK
Bupati Hery menegaskan bahwa tidak ada niat awal untuk memecat tenaga kesehatan non-ASN, namun aksi demonstrasi yang terjadi di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024 telah mengubah keputusannya. Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelumnya berupaya mempertahankan tenaga kesehatan non-ASN untuk mendukung pencapaian target pembangunan di bidang kesehatan serta menghindari peningkatan angka pengangguran.
Respons terhadap Aspirasi Tenaga Kesehatan
Menurut Bupati Hery, aspirasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan non-ASN telah diterima dan sebagian telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Manggarai, termasuk upaya untuk mengusulkan formasi PPPK sesuai kebutuhan puskesmas. Namun, beberapa permintaan tidak dapat diakomodir, termasuk keinginan untuk penempatan khusus di puskesmas asal dan kenaikan gaji sesuai UMR, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.
Dampak Demonstrasi dan Keputusan Pemecatan
Demonstrasi berulang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan non-ASN dianggap oleh Bupati Hery sebagai tanda ketidakdisiplinan dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Hal ini mendorongnya untuk tidak memperpanjang SPK mereka sebagai bentuk ketidakpercayaan balik dari kepala daerah.
Permintaan Maaf dan Prospek Pekerjaan Masa Depan
Tenaga kesehatan non-ASN yang dipecat telah menyampaikan permintaan maaf dan memohon untuk dipekerjakan kembali. Bupati Hery menyatakan bahwa ia belum dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai permintaan maaf tersebut, mengingat belum menerima laporan detail selama periode liburan.
Keputusan Bupati Manggarai dalam menanggapi aksi demonstrasi dan aspirasi tenaga kesehatan non-ASN menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan kesehatan daerah dengan keterbatasan anggaran dan dinamika sosial politik lokal. Situasi ini masih terus berkembang, dengan dialog antara pihak tenaga kesehatan dan pemerintah daerah yang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
